إجراءات التشغيل القياسية لتفجير الذخائر منتهية الصلاحية في غاروت محل تساؤل

وأشار إلى أن الانفجار الثاني غالباً ما يكون غير متوقع، حيث يحدث تدريجياً نتيجة التعرض للحرارة الناتجة عن التفجير الأول.

“الانفجار الثاني يكون من الصعب التنبؤ به. ربما كان هناك خطأ في التقدير. تم افتراض أن جميع الذخائر انفجرت في التفجير الأول، ثم نزلوا لتفقد الموقع. لكن مع مرور الوقت، قد تحتاج الذخائر منتهية الصلاحية وقتاً أطول للانفجار.”

وأكد توباغوس حسن الدين على ضرورة إعادة تقييم إجراءات التشغيل القياسية لتفجير الذخائر منتهية الصلاحية، وأوصى بعدم تفجير كميات كبيرة دفعة واحدة لتقليل المخاطر.

“يجب أن تكون هذه الحادثة درساً مستقبلياً لإعادة تقييم إجراءات التشغيل القياسية. كما أن كمية الذخائر التي يتم تفجيرها دفعة واحدة يجب أن تكون محدودة، لأن تفجير كميات كبيرة قد يؤدي إلى حدوث انفجارات متأخرة.”

إقرأ أيضا: السفير الليبي يحضر اللقاء السنوي الخامس لخريجي كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس

واختتم حديثه بالقول: “علينا أن نتعلم من هذه الحادثة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.”

إرني بوسبيتا ساري | إندونيسيا اليوم | كومباس

---

JAKARTA, INDONESIA ALYOUM.COM – Sebanyak 13 orang tewas dalam musibah ledakan bom di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5/2025) pagi.

Ledakan bom itu berasal dari aktivitas pemusnahan bom kedaluwarsa atau amunisi tak layak pakai yang dilaksanakan di pantai.

Pemusnahan amunisi tak layak pakai itu dilaksanakan sekitar pukul 09:30 WIB.

Dari 13 korban tewas itu, 4 di antaranya anggota TNI termasuk seorang perwira menengah.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam insiden ledakan amunisi kedaluwarsa yang terjadi di Garut, Jawa Barat.

TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya SOP dan pengamanan ketat dalam proses peledakan amunisi kedaluwarsa, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menurut TB Hasanuddin, lokasi yang digunakan sebenarnya sudah tepat karena berada cukup jauh dari permukiman warga.

Namun, ia menilai masih ada kekurangan dalam pengamanan area peledakan.

“Yang pertama itu, menurut hemat saya, sudah cukup jauh di pantai. Dari lokasi sudah tepat, tetapi seharusnya masyarakat harus disingkirkan.”

“Iya, dijauhkan. Dan dilarang masuk ke wilayah peledakan atau di sekitar peledakan. Itu yang pertama,” kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Senin (12/5/2025).

TB Hasanuddin menjelaskan, bahwa proses peledakan amunisi kedaluwarsa memang memiliki tingkat risiko tinggi.

Karena tidak semua amunisi meledak secara bersamaan saat ledakan pertama.

“Setelah peledakan pertama, amunisi itu belum tentu semua meledak. Karena mungkin amunisi itu sudah batas waktunya sudah habis.”

“Tapi ketika ledakan pertama meledak, terjadi panas. Panas itulah yang kemudian meledakkan amunisi yang out of date,” ujarnya.

Legislator PDIP itu menilai, kesalahan bisa saja terjadi karena asumsi bahwa seluruh amunisi kedaluwarsa telah diledakkan.

Padahal, beberapa jenis amunisi yang telah kedaluwarsa membutuhkan waktu untuk bereaksi terhadap panas hingga akhirnya meledak.

“Ini dianggap sudah aman, dianggap semua amunisi itu sudah diledakkan, padahal sebagian masih ada yang, katakanlah awalnya membeku itu. Amunisi kedaluwarsa itu panas, begitu panas tentu meledak,” ujarnya.

Proses Ledakan Kedua

Ia juga mengingatkan bahwa ledakan kedua biasanya tidak bisa diprediksi dengan mudah.

Karena proses pemicunya terjadi secara bertahap akibat paparan panas dari ledakan pertama.

“Ledakan kedua itu sulit dideteksi. Kalau menurut saya, salah perhitungan. Dikira semua sudah meledak, itu selesai pada ledakan pertama. Lalu turun, ngecek. Ternyata mungkin, karena makin lama kedaluwarsa makin lama meledaknya, tidak otomatis itu. Butuh waktu,” ucapnya.

Sebagai langkah ke depan, ia menyarankan agar pengalaman ini menjadi bahan evaluasi serius dalam SOP peledakan amunisi kedaluwarsa.

Jangan Terlalu Banyak

Ia juga meminta agar jumlah amunisi yang diledakkan dalam satu kali peledakan dibatasi agar lebih mudah dikendalikan.

“Langkah ke depannya harus menjadi bahan acuan dari pengalaman seperti ini. Terus yang kedua, volume yang diledakkan itu sebaiknya jangan terlalu banyak.”

“Kalau terlalu banyak, kan nanti ada yang meledak belakangan dong. Ya, harus menjadikan sebuah pelajaran untuk prosedur ke depan agar tidak terjadi lagi,” pungkas TB Hasanuddin.

Erni Puspita Sari | KOMPAS